Dika Pranata
IBLAM College of Law
Keywords: system of proof, burden of proof, terrorism
Abstract
As a lex specialis, Law Number 15 of 2003 has formal specificity compared to the Criminal Procedure Code. One of these specificities that is the focus of this writing is related to the use of evidence which is a renewal of the conventional proof process in the Criminal Procedure Code. The arrangement regarding evidence in Law Number 15 of 2003 can be seen in Article 27. How is the system of proof, burden of proof, evidence in Law Number 15 of 2003 concerning Criminal Acts of Terrorism? The type of research used is normative juridical. The results of the study show that in the process of proving there are three main things, namely the system of proof, the burden of proof, and evidence. In the settlement process for criminal acts of terrorism, evidence is closely related to Human Rights (HAM). To prove whether a person is involved or not in a criminal act of terrorism, the evidentiary process plays a very important role, considering that many punishments in Law Number 15 of 2003 are in the form of life sentences or death sentences which are actually contrary to human rights. The crime of terrorism is included in the type of extraordinary crime. In terms of proof, the burden of proof is the ordinary burden of proof according to Law Number 15 of 2003
References
- Andi Hamzah (2005). Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah (1985). Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- (Angga Bastian dkk,2006). Makalah Sistem Pembuktian dan Beban Pembuktian Pada Matakuliah Hukum Pembuktian, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2006,
- (Bambang Poernomo,1998). Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia, Liberty,Jogjakarta, 1998, Hal.39
- Bom Bali Rencananya untuk Peringati Setahun Bom WTC”, <http://www.kompas.com/kompascetak/0308/22/nasional/505322.htm>, diakses 7 Februari 2009.
- (Djoko Prakoso, 1988). Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 37.
- (Edmon Makarim, 2003). Kompilasi Hukum Telematika, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal. 417
- (Hamzah, 2005). Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2005, Hal. 250
- (HMA. Kuffal, 2005). Tata Cara Penggeledahan dan Penyitaan, UMM Press,Malang, 2005, Hal. 25-29
- (Luhut MP Pangaribuan, 2005). Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advocat (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 3-4.
- (M.Yahya Harahap, 2006). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal. 276
- (M.Yahya Harahap, Yahya Harahap,2006). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal. 301
- (Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004). Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hal. 104
- (Subekti, 1995). Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, Hal. 1
- (T. Nasrullah,2004). Sepintas Tinjauan Yuridis Baik Aspek Hukum Materil Maupun Formil Terhadap Undang-undang No. 15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Makalah Pada Semiloka tentang “Keamanan Negara” yang diadakan oleh Indonesia Police Watch bersama Polda Metropolitan Jakarta Raya, Selasa 29 Maret 2004, hal. 3.
- (Terang, 1995). Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Titik Terang, 1995,Hal. 170
- Undang-undang Dasar 1945, Pembukaan Alinea ke-4.
- Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 8, LN. No. 76 Tahun 1981, TLN. 3209, Pasal 184. (b)
- Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30, LN No. 137 Tahun 2002, TLN. No. 4250, ps. 37A.
- Undang-undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang, UU No. 15, LN. No. 45 Tahun 2003, TLN. No. 4284, Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme paragraf dua.(a)
- Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 15, LN. No. 30 Tahun 2002, TLN No., ps. 35.
- (Wirjono Prodjodikoro, 2005). dalam Andi Hamzah, 2005, Op.cit, Hal. 252
- (Yahya Harahap, 1988). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I dan II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988 dan 1993Hal. 797-798
Pdf : https://journal.elena.co.id/index.php/humaniorum/article/view/5/3
Published
2023-01-15
Issue
Vol. 1 No. 01 (2023): Humaniorum Journal
Section
Articles
License
Copyright (c) 2023 Dika Pranata
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
0 Comments