Jika Anda belajar tentang hukum, juga harus memahami apa itu etika profesi hukum. Kendati Anda bukanlah seorang aparat hukum. Ini penting untuk menjalani profesi yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Apalagi profesi ini sangat rentan dengan suap, korupsi, dan manipulasi. Itu sebabnya setiap aparat harus memegang erat kode etik. Mulai dari polisi, jaksa, hakim, pengacara, panitera, notaris, dan lain-lain.

Mengapa ini penting? Anda pasti sudah kerap membaca berita terkait penegak hukum yang justru melanggar hukum. Inilah pentingnya penegak hukum bukan sekadar mempelajari akan tetapi juga memahami dan menerapkan kode etik dalam profesi mereka. Mahasiswa hukum wajib mempelajarinya sebagai bekal ketika bekerja.

Apa Itu Etika dan Profesi?

Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya kebiasaan. Etika tidaklah sama dengan moral, ia memiliki arti yang lebih luas, bukan hanya terkait tindak tanduk atau perilaku akan tetapi juga latar belakang seseorang memiliki kebiasaan tersebut. Menurut bahasa Yunani, etika juga bermakna sebagai adat istiadat yang baik.

Ada beberapa pengertian etika secara harfiah. Pertama etika adalah aturan atau pegangan seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tindak tanduknya. Misal etika dalam masyarakat suku Jawa, etika penganut agama Kristen, dan lain-lain. Etika juga berarti ilmu yang membedakan baik dan buruk.

Etika profesi hukum lebih kepada pengertian pertama, nilai-nilai yang menjadi pedoman atau pegangan mereka yang berprofesi atau bekerja di dunia hukum. Dalam aturan tertulis atau tidak ada pegangan terkait apa yang baik dan buruk menurut profesi tersebut. Nilai-nilai tersebut kemudian tertulis dan sering menyebutnya dengan kode etik.

Kalau profesi adalah suatu pekerjaan yang berdasarkan pada keahlian khusus dari pendidikan seseorang. Misal seorang dokter, dia bisa menjadi seorang dokter setelah menyelesaikan sekolah kedokteran. Kemudian menjalani profesi sebagai dokter dengan ketekunan dan mengikuti kode etik yang ada. Seseorang yang melakukan profesi disebut sebagai seorang profesional.

Seseorang harus memiliki sikap profesionalisme dalam menjalani profesi mereka. Artinya mereka mementingkan kepentingan masyarakat dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Mereka harus bisa mendahulukan masyarakat yang membutuhkan tenaga atau keahliannya. Kendati demikian, mereka menjalani profesi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan. Inilah yang membedakan antara profesi dan pekerjaan.

Jenis Etika Profesi Hukum

Etika dan profesi hukum tentu memiliki keterkaitan. Etika profesi adalah kesiapan seseorang untuk memberi layanan profesional di bidangnya. Demikian pula dengan etika profesi hukum adalah mereka yang berkomitmen untuk bekerja secara profesional di ranah hukum sesuai dengan keahlian masing-masing.

Etika profesi adalah ilmu yang mempelajari tentang hak dan kewajiban berdasarkan profesi, tujuannya agar tidak terjadi penyimpangan yang berakibat buruk. Kode etik profesi berfungsi melindungi dan mengembangkan profesi, kendati masih kerap ada pelanggaran atay penyalahgunaan profesi. Itu sebabnya penegak hukum wajib menerapkan etika profesi hukum ketika bekerja dan menjadi dasar agar tidak terjadi penyimpangan.

Apa saja yang bisa dilakukan?

• Penegak hukum harus memiliki orientasi pengabdian dalam bekerja. Apabila penegak hukum menerapkan prinsip ini maka dia akan tanpa pamrih dan tidak menyimpang. Dia mendapatkan penghasilan murni dari hasil bekerja.
• Penegak hukum harus dapat bersikap adil tanpa membedakan pelayanan kepada masyarakat atau individu yang membutuhkan. Mereka harus memperlakukan setiap orang setara.
• Bekerja sama dengan rekan seprofesi untuk saling tolong menolong, berdiskusi, dan saling mengingatkan.

Etika Profesi Hukum dan Kode Etik

Kode etik adalah penjabaran dari etika. Merupakan aturan main dalam suatu kelompok profesi yang memberikan panduan atau petunjuk anggotanya tentang bagaimana harus bersikap dan menjamin sikap yang profesional di masyarakat. Bahkan kode etik juga bisa sebagai kontrol sosial untuk meminimalkan pihak lain, mencegah konflik, dan miss komunikasi.

Lalu apa yang menjadi tujuan kode etik profesi hukum? Pertama untuk menjunjung tinggi martabat profesi, kedua untuk menyejahterakan anggota, meningkatkan kesadaran pengabdian, meningkatkan kualitas profesi penegak hukum dan kualitas lembaga penegak hukum, meningkatkan pelayanan para penegak hukum, terdapat lembaga atau organisasi hukum yang kuat, dan setiap lembaga mampu menentuan dan menerapkan standar kode etiknya masing-masing.

Para ahli membedakan kode etik profesi hukum berdasarkan profesinya. Antara lain kode etik profesi jaksa, kode etik profesi polisi, kode etik profesi hakim, dan etik profesi advokat, dan kode etik profesi notaris.

Pembedaan tersebut tentu berdasarkan pekerjaan setiap profesi. Lazimnya setiap jaksa, hakim, pengacara, polisi, advokat memahami dan mengetahui kode etik. Akan tetapi pada praktiknya masih ada hambatan dan kendala yang mengakibatkan kode etik tidak berjalan semestinya.

Hambatan Penerapan Etika Profesi Hukum

Setiap aparat hukum memiliki kode etik, namun pada praktiknya tidak semua individu menaati aturan main tersebut. Inilah yang kerap menjadi bumerang bagi lembaga hukum dan berdampak negatif. Kerap muncul di pemberitaan tindak pidana yang melibatkan penegak hukum. Apa saja yang menjadi hambatan dan kendala penerapan kode etik profesi?

Hubungan Kekeluargaan

Hubungan kekeluargaan memang sering menjadi kendala dalam profesi penegak hukum. Tidak jarang penegak hukum yang memiliki jabatan menolong atau memudahkan kerabatnya yang terjerat kasus hukum. Padahal ada prosedur atau proses hukum yang dilalui. Bahkan dalam beberapa kasus, seseorang bebas dari jerat hukum karena memiliki hubungan kerabat dengan pejabat atau penegak hukum.

Hubungan Jabatan

Penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat di lembaga penegak hukum juga sering menjadi kendala atau penyebab pelanggaran kode etik.

Gaya Hidup

Masih ingat berita viral terkait gaya hidup mewah keluarga polisi? atau kasus jaksa yang memiliki harta fantastis. Gaya hidup yang tinggi atau konsumtif inilah yang kerap menjadi penyebab pelanggaran kode etik.

Kesadaran yang Minim

Penerapan kode etik membutuhkan kesadaran penegak hukum. Mereka harus memahami bahwa profesi sebagai penegak hukum ada kode etik yang harus ditaati. Penerapan dengan tepat bukan hanya untuk diri mereka sendiri akan tetapi juga untuk lembaga dan tentu saja negara.

Penegak hukum memang harus menerapkan kode etik profesi mereka. Jika praktiknya dilakukan dengan penuh kesadaran, maka etika profesi hukum akan berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang telah ada.