Hubungan industrial sangat erat kaitannya ketika Anda bekerja di bidang industri. Pemahaman tentang hukum hubungan industrial menjadi hal yang perlu Anda miliki. Pasalnya, manajemen industri menjadi pedoman baik dari karyawan maupun pimpinan perusahaan atau industri. Berikut beberapa informasi penting yang perlu Anda pahami dengan benar.

Pengertian Hukum Hubungan Industrial

Pengertian hubungan industrial diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah terkait.  Jadi, hubungan industrial adalah suatu hubungan yang terjadi antar pelaku kegiatan. Kegiatan tersebut merupakan proses produksi pembuatan barang atau jasa. Unsur-unsur dalam kegiatan tersebut melibatkan pekerja, buruh dan pengusaha.

Dari pengertian tersebut, hukum hubungan industrial merupakan hukum yang mengatur seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan industri. Hukum ini dapat mengatur hubungan antar karyawan.

karyawan dengan sesama rekan kerja. Ini karena hukum telah mengatur tentang kesejahteraan sosial yang mendukung karyawan dan atasan. Selain itu, tujuan adanya hukum ini adalah untuk memberikan perlakuan yang adil kepada semua pelaku industri. Dengan begitu, hukum hubungan industrial memberikan keadilan tanpa adanya kesenjangan antara semua status karyawan.

Peranan Hukum Hubungan Industrial

Hukum hubungan industrial memiliki peranan penting dalam mendukung manajemen hubungan kerja di berbagai sektor industri. Peranan penting bagi hukum ini memuat tiga unsur penting tadi, antara lain pemerintah, pekerja dan perusahaan. Fungsi hubungan industrial diatur dalam Pasal 102 UU No. 13 Tahun 2003, yang menekankan kerja sama antara serikat pekerja dan pengusaha dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Berikut peranan penting dari hukum hubungan industrial adalah:

Peranan Bagi Pemerintah

Peranan hubungan industrial bagi pemerintah adalah menjadi acuan bagi pemerintah dalam menentukan aturan. Pemerintah dapat memberikan tindakan tegas bagi pelaku industri yang melanggar aturan dalam melaksanakan kegiatan industri.

Fungsi Bagi Karyawan dan Pekerja

Hukum hubungan industrial memiliki fungsi bagi karyawan untuk membina hubungan yang baik dan harmonis. Hukum ini juga memiliki fungsi menjaga kepatuhan terhadap norma kerja dan mencegah konflik antar karyawan dalam pabrik.

Manfaat Bagi Pengusaha atau Perusahaan

Peranan hukum hubungan industrial berpengaruh secara global. Sama seperti aspek sebelumnya, hukum tersebut dapat memberikan kesempatan untuk membina hubungan yang baik. Hukum juga mampu mendukung karyawan atau pekerja dalam memastikan hak dan kewajiban mereka. Hukum juga mengatur para pemilik usaha atau pengusaha agar tidak  berlaku semena-mena pada karyawan.

Dengan demikian, hukum tentang hubungan industrial ternyata berperan penting bagi semua. Mulai dari pemerintah, pelaku industri sampai pelaku usaha juga.

Fasilitas Pendukung Hukum Hubungan Industrial

Setelah membahas tentang peranan, saatnya Anda juga memahami tentang bagaimana fasilitas hukum hubungan industrial. Beberapa fasilitas juga mendukung hukum yang membahas tentang hubungan industrial, antara lain:

• Alat-alat komunikasi. Sarana pendukung hubungan industrial meliputi perangkat komunikasi yang memudahkan koordinasi antara pekerja, pengusaha, dan lembaga terkait. Alat-alat ini bisa berupa pemasangan telepon yang ada dalam industri atau pabrik.
• Berikutnya, adalah alat-alat pendukung dalam mencari informasi yang berhubungan dengan pekerjaan. Fasilitas ini antara lain pemasangan Wi-Fi, dan persediaan sumber materi untuk memperlancar semua pekerjaan.

Selain fasilitas, juga terdapat sarana yang berhubungan dengan hukum hubungan industrial, antara lain:

• Serikat buruh, komunitas karyawan atau lembaga dari para pengusaha.
• Peraturan perusahaan.
• Badan atau lembaga kerja sama.
• Badan organisasi atau lembaga pengadilan tentang penyelesaian perselisihan yang ada dalam hubungan industrial.
• Perjanjian kerja bersama atau PKB.
• Selain itu, terdapat juga mekanisme penyelesaian perselisihan seperti forum bipartit dan tripartit yang berfungsi untuk memediasi antara pihak yang bersengketa.
• Ada juga komunitas atau lembaga yang dapat menyelesaikan perselisihan dari hubungan industrial.

Setelah memahami hukum ketenagakerjaan, penting diketahui bahwa hukum ini sangat berkaitan erat dengan hukum hubungan industrial, terutama dalam pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja. Relasi dari kedua hukum ini tertuang dalam perjanjian kerja.

Jenis Perselisihan di Dunia Industri

Ada beberapa macam masalah dalam menghadapi perselisihan di dunia industri, seperti berikut ini.

Perselisihan Hak

Konflik perselisihan dalam hubungan industrial ini terjadinya akibat hak yang tidak terpenuhi. Ini bisa terjadi karena masalah perbedaan dalam melaksanakan kerja, perjanjian kerja yang tidak menemukan kesepakatan. Selain itu, ada juga perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang. Contoh kasus adalah menolak gaji dari perusahaan karena gaji tidak sesuai dengan kesepakatan

Perselisihan Kepentingan

Hubungan perselisihan yang terjadi akibat hubungan pekerjaan yang terjadi karena pendapat yang tidak sesuai. Perubahan pada syarat pekerjaan yang mendadak. Perubahan ketentuan ini mengalami perubahan pada perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan. Contoh kasusnya adalah perusahaan mengubah isi perjanjian tanpa kesepakatan dengan pekerja atau serikat pekerja

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

Perselisihan ini muncul akibat perbedaan pendapat mengenai alasan di balik keputusan perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Contoh kasus adalah pihak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pribadi. Bisa jadi perusahaan mengambil keputusan secara sepihak. Jadi, karyawan tidak setuju dengan semua aturan yang melakukan pemutusan hubungan kerja.

Perselisihan Antar Pekerja

Perselisihan seperti ini sering terjadi dalam satu perusahaan. Hal ini terjadi karena ketidaksesuaian dalam pemahaman. Contoh kasusnya adalah kurangnya pemahaman peraturan sehingga salah dalam mengartikannya. Bisa jadi mengalami salah komunikasi dalam melaksanakan aturan hukum hubungan industrial.

Solusi Perselisihan Hubungan Industrial

Setelah memahami kasusnya, ada beberapa solusi dalam menangani masalah tersebut, antara lain:

Keputusan Bipartit

Keputusan ini melalui perundingan antara serikat pekerja dengan pengusaha. Hal ini untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Langkah musyawarah secara mufakat melalui keputusan awal dari masalah ini.

Proses Mediasi

Mediasi merupakan tahapan penyelesaian untuk perselisihan yang berkaitan dengan hak, kewajiban, maupun kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Jadi, perlu ada seseorang yang menjadi penengah dalam perselisihan melalui musyawarah secara mufakat.

Tahap Konsiliasi

Proses ini merupakan tahap konsiliasi dalam menyelesaikan perselisihan kepentingan. Jika mediasi tidak membuahkan hasil, penyelesaian dapat dilanjutkan ke tahap konsiliasi yang dilakukan oleh konsiliator netral.

Tahap dalam Proses Arbitrase

Proses arbitrase merupakan salah satu mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan yang dilakukan melalui kesepakatan tertulis antara pekerja dan pengusaha untuk menunjuk seorang atau lebih arbiter (arbitrator) sebagai pihak penengah. Arbitrase biasanya dipilih apabila para pihak menginginkan penyelesaian yang lebih cepat, rahasia, dan tidak melalui proses peradilan.

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, artinya tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Proses ini berlaku terutama untuk perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) merupakan pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial.

Implementasi Karir yang Berhubungan dengan Hukum Hubungan Industrial

Hukum hubungan industrial berjalan sesuai dengan implementasi karir peminat mata kuliah ini. Sedangkan karier yang berhubungan dengan mata kuliah ini antara lain pengusaha, karyawan industri, anggota UMKM, pelaku dan koordinator lembaga kewirausahaan, HRD, pengacara, jaksa, ASN di bidang hukum, BUMN dan pekerjaan lainnya.

Jadi, hukum hubungan industrial memiliki fungsi dalam melindungi kesejahteraan dan keadilan para pelaku industri.