Hukum jual beli menjadi acuan utama dalam menjalankan kegiatan perdagangan dan transaksi bisnis di berbagai sektor — mulai dari bidang bisnis, industri, hingga ranah perdagangan lainnya. Jual beli tidak hanya sekadar kegiatan menjual dan membeli barang. Semua kegiatan ini membutuhkan payung hukum agar tidak terjadi penipuan, kecurangan, serta perdagangan barang-barang yang melanggar hukum.

Berikut beberapa hal yang perlu dipahami tentang hukum jual beli, terutama dalam konteks jual beli online yang semakin berkembang saat ini. Hukum jual beli sendiri merupakan bagian dari hukum dagang yang mengatur hubungan perdagangan secara luas.

Apa Itu Hukum Jual Beli?

Jual beli merupakan kegiatan pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli dengan imbalan berupa uang. Sebelum Indonesia berkembang seperti sekarang, jual beli masih menggunakan sistem barter — pertukaran benda dengan benda atau hasil panen. Namun seiring perkembangan zaman, uang menjadi alat tukar yang sah menggantikan sistem barter.

Hukum jual beli adalah hukum yang mengatur kegiatan tukar-menukar produk dan harta benda. Ketentuan ini telah diatur dalam hukum Indonesia, khususnya melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam bab tentang perjanjian.

Secara spesifik, dasar hukumnya terdapat pada Pasal 1457 KUHPerdata. Dari pasal tersebut, perjanjian jual beli merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli: penjual mengikat dirinya dengan cara menyerahkan hak milik barang kepada pembeli, sedangkan pembeli mengikat dirinya dengan cara membayar harga barang kepada penjual.

Salah satu unsur penting dalam jual beli adalah penggunaan mata uang sebagai alat pembayaran — baik tunai maupun digital. Apabila tidak menggunakan uang, pertukaran barang dan jasa ini bukan jual beli melainkan tukar-menukar atau barter.

Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam Jual Beli

Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan jual beli. Hukum mengatur kewajiban masing-masing pihak secara jelas.

Kewajiban penjual menurut Pasal 1474 KUHPerdata antara lain:

• Menjaga serta merawat barang atau produk yang akan diserahkan kepada pembeli sampai proses penyerahan selesai.
• Menyerahkan produk pada waktu yang telah ditentukan, atau atas dasar permintaan jika waktu tidak ditentukan.
• Menanggung produk atau barang yang mereka jual (termasuk cacat tersembunyi).

Kewajiban pembeli menurut Pasal 1513 KUHPerdata: pembeli wajib membayar harga pembelian barang pada tempat dan waktu sesuai kesepakatan atau perjanjian. Apabila tidak ada ketetapan tempat dan waktu, pembeli harus membayar di lokasi penyerahan yang telah disepakati.

Di sisi lain, pembeli juga memiliki hak. Salah satunya adalah hak menuntut penyerahan barang yang dibeli dari penjual, sesuai ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata.

Secara yuridis, perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik: penjual menyerahkan hak milik atas barang (levering), sedangkan pembeli membayar harga yang disepakati sebagai imbalan.

Aspek	Kewajiban Penjual	Kewajiban Pembeli
Dasar hukum	Pasal 1474 KUHPerdata	Pasal 1513 KUHPerdata
Kewajiban utama	Menyerahkan barang sesuai perjanjian	Membayar harga sesuai kesepakatan
Tanggung jawab barang	Menjaga dan merawat barang hingga diserahkan	Menerima barang yang telah dibayar
Hak utama	Menerima pembayaran penuh	Menuntut penyerahan barang (Pasal 1459)

Mengenal E-Commerce sebagai Sistem Jual Beli Online

Di era digital, banyak orang memanfaatkan e-commerce untuk membeli dan menjual produk secara jarak jauh. Prinsip dasarnya sama dengan jual beli offline, namun dilakukan melalui platform digital.

Kesepakatan jual beli online dilakukan secara jarak jauh antara penjual dan pembeli. Sebelum mendaftar ke platform e-commerce, pihak platform biasanya memberikan aturan dan ketentuan hukum terkait jual beli. Pemilik akun — baik penjual maupun pembeli — menyepakati aturan tersebut sebelum mengakses situs web.

Ciri-Ciri Sistem Jual Beli Online

Beberapa karakteristik utama dari e-commerce yang perlu dipahami:

• Terjadi transaksi antara dua pihak: penjual dan pembeli.
• Terdapat proses pertukaran informasi, barang, dan jasa.
• Media internet menjadi sarana utama kesepakatan transaksi jual beli online.

Ketentuan Hukum Jual Beli Online

Jual beli online di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Beberapa ketentuan penting yang mengatur jual beli online antara lain:

• Itikad baik para pihak — Penjual dan pembeli harus sama-sama memiliki itikad dan niat yang baik (Pasal 17 Ayat 2 UU ITE).
• Ketentuan pengiriman barang — Penerimaan informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Pasal 8 UU ITE. Penjual wajib menentukan estimasi dan jasa kirim yang digunakan, serta menyediakan sistem pelacakan barang.
• Keandalan sistem elektronik — Sistem elektronik pada e-commerce harus bertanggung jawab dan andal (Pasal 15 UU ITE). Penjual online wajib jujur dalam deskripsi produk dan memberikan solusi terbaik apabila produk diketahui mengalami kecacatan.
• Tanggung jawab atas kerusakan pengiriman — Dalam kasus kerusakan selama proses pengiriman, tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak jasa kurir sesuai perjanjian atau kebijakan pengiriman yang berlaku.

Pada praktiknya, platform e-commerce telah melakukan prosedur jual beli sesuai aturan dengan menyediakan sistem pembayaran yang memenuhi ketentuan hukum, seperti QRIS yang disediakan Bank Indonesia, transfer bank, maupun kartu debit/kredit.

Kesimpulan

Hukum jual beli mengatur hak dan kewajiban penjual serta pembeli dalam setiap transaksi, baik secara langsung maupun online. Dengan memahami ketentuan KUHPerdata, UU ITE, dan PP PMSE, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan perdagangan secara sah dan terhindar dari risiko hukum.

Apabila menghadapi permasalahan hukum dalam transaksi jual beli — baik sengketa dengan konsumen maupun mitra bisnis — langkah bijak adalah mencari solusi melalui mediasi sebelum menempuh jalur hukum. Untuk pertanyaan lebih lanjut seputar hukum jual beli dan e-commerce, konsultasi hukum gratis dapat menjadi langkah awal yang tepat.

---

Ditinjau dan diperbarui oleh Tim Redaksi IBLAM School of Law pada 27 April 2026. Artikel ini membahas hukum jual beli berdasarkan KUHPerdata (Pasal 1457, 1459, 1474, dan 1513) serta ketentuan jual beli online melalui UU ITE dan PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.