Indonesia memiliki sistem hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara — mulai dari hukum lingkungan, hukum tata negara, hukum agama, hukum administrasi negara, hingga hukum dagang. Artikel ini berfokus pada hukum dagang: pengertian, sejarah, sumber, dan subjek hukumnya.

Apa yang Perlu Anda Tahu dari Hukum Dagang?

Hukum dagang adalah hukum yang mengatur kegiatan tingkah laku manusia dalam perdagangan atau jual beli, termasuk bagaimana perniagaan pada umumnya dijalankan.

Lebih tepatnya, hukum dagang adalah cabang hukum perdata yang mengatur hubungan hukum dalam kegiatan perdagangan. Ketentuan hukum dagang di Indonesia sebagian besar masih merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) peninggalan kolonial Belanda.

Berdasarkan pengertian para pakar, hukum dagang adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara pelaku usaha atau pihak-pihak dalam kegiatan perdagangan yang bertujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan ini tidak hanya untuk satu pihak: pembeli mendapatkan manfaat dari produk atau jasa, sedangkan penjual mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan.

Sejarah Hukum Dagang

Sejarah hukum dagang berawal dari Hukum Romawi yang tertuang dalam Corpus Juris Civilis di bawah Kaisar Justinianus. Awalnya hukum ini mengatur relasi keperdataan antar warga. Namun seiring perpindahan penduduk yang berprofesi sebagai pedagang, kota-kota perdagangan baru bermunculan di Eropa sehingga pemerintah mulai memberlakukan kebebasan berkontrak dalam hukum perdagangan.

Pada tahun 1681, Prancis memberlakukan Ordonnance du Commerce yang mengatur hukum dagang termasuk perdagangan laut. Setelah Revolusi Prancis, hukum dagang dikodifikasi dalam Code de Commerce pada tahun 1807.

Di Indonesia, hukum dagang mulai berkembang ketika Belanda menjajah Nusantara. Sistem hukum dagang Indonesia mengadopsi sistem hukum Belanda yang sebagian dipengaruhi oleh hukum dagang Prancis melalui kolonialisasi. Itulah mengapa Indonesia masih menggunakan KUHD dan KUH Perdata sebagai regulasi hukum dagang hingga saat ini, meskipun berbagai peraturan terus diperbarui sesuai kebutuhan zaman.

Sumber-Sumber Hukum Dagang

Sumber hukum dagang terbagi menjadi dua jenis. Pertama, sumber hukum tertulis yang telah dikodifikasi, meliputi KUH Perdata dan KUHD, serta peraturan perundang-undangan lainnya di bidang ekonomi dan perdagangan seperti regulasi tentang paten, merek, koperasi, dan perusahaan negara.

Kedua, sumber hukum tak tertulis seperti kebiasaan (custom) dan yurisprudensi. KUHD sendiri terdiri dari Buku I tentang Perdagangan dan Buku II tentang Hukum Laut atau Maritim, masing-masing dengan pengaturan tersendiri.

Subjek Hukum Dagang

Hukum dagang memiliki dua subjek hukum utama yang terlibat dalam kegiatan dagang.

Pertama adalah individu atau manusia (natural person) yang memiliki hak-hak kewarganegaraan dan melakukan kegiatan perdagangan secara personal.

Kedua adalah badan hukum (rechtspersoon). Badan hukum terbagi berdasarkan kewenangannya:

1. Badan hukum publik — dibentuk oleh pemerintah yang menyerahkan wewenang kepadanya. Contohnya adalah lembaga negara seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Badan hukum sipil atau privat — pemerintah atau swasta memiliki kewenangan dalam menentukan hukum perdata. Badan hukum ini memiliki berbagai tujuan yang berbeda sesuai bidang usahanya.

Selain berdasarkan kewenangan, badan hukum juga dibedakan berdasarkan eksistensinya:

1. Badan hukum yang dibentuk pemerintah, misalnya perusahaan negara atau Perum.
2. Badan hukum yang diakui pemerintah, mulai dari koperasi hingga perseroan terbatas.
3. Badan hukum yang diizinkan pemerintah untuk tujuan ideal seperti pendidikan, yayasan, keagamaan, dan sosial.

Pemahaman tentang badan hukum dalam konteks hukum dagang berkaitan erat dengan kajian hukum perusahaan yang mengatur pendirian, kegiatan, dan pembubaran perusahaan sebagai subjek hukum.

Pokok Bahasan dalam Hukum Dagang

Istilah-istilah dalam hukum dagang seperti jual beli, likuidasi, perpajakan, merger, akuisisi, dan lainnya perlu dipahami dengan tepat dalam konteks hukumnya. Secara umum, ada beberapa pokok bahasan penting dalam hukum dagang:

Pokok Bahasan	Cakupan
Pengantar hukum dagang	Pengertian, ruang lingkup, sejarah, dan istilah dasar
Subjek dan sumber hukum	Individu, badan hukum, KUHD, KUH Perdata, yurisprudensi
Hubungan hukum dagang dan perdata	Keterkaitan dan perbedaan antara keduanya
Perlindungan konsumen	Hak, kewajiban, serta penyelesaian sengketa konsumen
Waralaba (franchise)	Hubungan hukum dalam sistem waralaba
Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Hak cipta, paten, dan merek
E-commerce	Hukum perdagangan digital dan jual beli online
Bisnis internasional	Ekspor, impor, dan perdagangan lintas batas
Penyelesaian sengketa bisnis	Mediasi, arbitrase, dan jalur hukum lainnya

Kesimpulan

Hukum dagang merupakan salah satu cabang hukum perdata yang memiliki peran penting dalam mengatur seluruh kegiatan perdagangan, baik skala kecil maupun besar. Melalui hukum dagang, setiap pelaku usaha memahami hak dan kewajiban mereka serta memperoleh perlindungan hukum yang jelas.

Materi hukum dagang mencakup berbagai aspek mulai dari pengertian, sejarah, sumber dan subjek hukum, hingga berbagai praktik dalam dunia bisnis modern seperti e-commerce, waralaba, ekspor-impor, serta penyelesaian sengketa.

Oleh karena itu, pemahaman tentang hukum dagang sangat penting bagi siapa pun yang terlibat dalam kegiatan ekonomi — mulai dari staf legal di BUMN, pegawai dinas perdagangan, pengusaha UMKM, pelaku e-commerce, hingga konsultan hukum bisnis. Dengan memahami hukum dagang, kegiatan komersial dapat dijalankan secara sah, tertib, dan terhindar dari kerugian hukum di masa depan.

---

Ditinjau dan diperbarui oleh Tim Redaksi IBLAM School of Law pada 27 April 2026. Artikel ini membahas hukum dagang sebagai cabang hukum perdata yang mengatur kegiatan perdagangan di Indonesia, dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan KUH Perdata sebagai sumber hukum utama.