Tidak semua rumah tangga berjalan sesuai harapan. Ketika persoalan tidak lagi menemukan jalan keluar, perceraian kerap menjadi pilihan terakhir yang harus ditempuh. Pada titik itu, memahami prosedur perceraian di Indonesia menjadi kebutuhan yang mendesak.

Di Indonesia, perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak atau sekadar melalui kesepakatan lisan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Artikel ini membahas secara menyeluruh perbedaan cerai talak dan cerai gugat, alasan yang diakui hukum, tahapan persidangan, dokumen yang diperlukan, hingga hak-hak yang timbul setelah perceraian.

Dasar Hukum Perceraian di Indonesia

Ada beberapa peraturan yang menjadi rujukan utama dalam perkara perceraian:

• UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan pokok yang berlaku bagi seluruh warga negara.
• PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, khususnya Pasal 19 yang memuat alasan-alasan perceraian.
• Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku bagi pasangan beragama Islam.
• UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, yang mengatur kewenangan dan hukum acara di Pengadilan Agama.
• PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pemilihan pengadilan bergantung pada agama pasangan. Bagi yang beragama Islam, perkara diajukan ke Pengadilan Agama. Bagi non-Muslim, perkara diajukan ke Pengadilan Negeri. Pembahasan mengenai kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat disimak dalam artikel tentang eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional.

Cerai Talak dan Cerai Gugat: Apa Bedanya?

Dalam praktik di Pengadilan Agama, dikenal dua jalur perceraian yang dibedakan berdasarkan pihak yang mengajukan.

Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami. Berdasarkan Pasal 129 KHI, seorang suami yang hendak menjatuhkan talak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama disertai alasannya, sekaligus meminta agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut. Karena berbentuk permohonan, suami berkedudukan sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon.

Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri. Berdasarkan Pasal 132 KHI, gugatan diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama. Dalam perkara ini istri berkedudukan sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat.

Aspek	Cerai Talak	Cerai Gugat
Pengaju	Suami	Istri
Bentuk perkara	Permohonan	Gugatan
Sebutan para pihak	Pemohon dan Termohon	Penggugat dan Tergugat
Tempat pengajuan	PA wilayah tempat tinggal istri	PA wilayah tempat tinggal penggugat
Akhir proses	Sidang penyaksian ikrar talak	Putusan berkekuatan hukum tetap
Dasar hukum	Pasal 129 KHI	Pasal 132 KHI

Perbedaan paling mendasar terletak pada tahap akhirnya. Dalam cerai gugat, perceraian dianggap terjadi sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara dalam cerai talak, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pengadilan masih akan menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak yang wajib diucapkan suami di hadapan sidang.

Perlu diperhatikan, apabila dalam tenggang waktu enam bulan sejak ditetapkannya sidang penyaksian ikrar talak suami tidak melaksanakan ikrar tersebut, kekuatan hukum penetapan itu gugur dan perceraian tidak dapat diajukan kembali dengan alasan hukum yang sama.

Alasan Perceraian yang Diakui Hukum

Pengadilan tidak akan mengabulkan perceraian hanya karena salah satu pihak ingin berpisah. Harus terbukti adanya alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 116 KHI:

• Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan hal lain yang sukar disembuhkan.
• Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.
• Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
• Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
• Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
• Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Khusus bagi pasangan Muslim, KHI menambahkan dua alasan yang tidak diatur dalam UU Perkawinan, yaitu suami melanggar taklik talak, serta peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam praktik, alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan yang paling sering diajukan. Meski demikian, alasan ini tetap harus dibuktikan melalui keterangan saksi yang mengetahui langsung kondisi rumah tangga para pihak.

Dokumen yang Perlu Disiapkan

Sebelum mendaftarkan perkara, siapkan dokumen berikut:

• Buku nikah asli beserta fotokopinya
• Fotokopi KTP pihak yang mengajukan
• Fotokopi Kartu Keluarga
• Fotokopi akta kelahiran anak, apabila menuntut hak pemeliharaan anak
• Surat keterangan dari kelurahan setempat, apabila diperlukan
• Bukti kepemilikan harta bersama, apabila turut disengketakan
• Surat gugatan atau permohonan yang memuat identitas para pihak, uraian kejadian, dan tuntutan

Seluruh fotokopi dokumen umumnya perlu dibubuhi materai dan dilegalisasi di kantor pos sebelum digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Tahapan Proses Perceraian di Pengadilan

Secara umum, perkara perceraian melewati tahapan berikut:

1. Pendaftaran perkara. Surat gugatan atau permohonan didaftarkan ke kepaniteraan pengadilan sesuai kewenangan wilayahnya. Saat ini pendaftaran juga dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem e-Court yang mencakup pendaftaran, pembayaran panjar biaya, hingga pemanggilan para pihak.
2. Pembayaran panjar biaya perkara. Besarannya ditaksir oleh pengadilan dan dipengaruhi antara lain oleh jarak pemanggilan para pihak, sehingga berbeda antara satu pengadilan dengan yang lain.
3. Pemanggilan para pihak. Juru sita menyampaikan panggilan resmi kepada kedua belah pihak untuk hadir pada hari sidang yang ditetapkan.
4. Sidang pertama dan upaya perdamaian. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU Peradilan Agama, hakim wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Untuk keperluan ini, suami dan istri harus hadir secara pribadi di hadapan majelis hakim.
5. Mediasi. Sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, para pihak wajib menempuh mediasi dengan bantuan mediator. Tahapan ini dibahas lebih rinci dalam artikel tentang mediasi perceraian.
6. Pembacaan gugatan dan jawaban. Apabila mediasi tidak berhasil, sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, dan duplik. Pada tahap ini tergugat dapat mengajukan gugatan balik atau rekonpensi.
7. Pembuktian. Kedua belah pihak mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi. Dalam perkara perceraian, keterangan saksi memegang peranan penting untuk membuktikan alasan yang diajukan.
8. Kesimpulan dan putusan. Setelah para pihak menyampaikan kesimpulan, majelis hakim menjatuhkan putusan yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.
9. Ikrar talak atau penerbitan akta cerai. Untuk cerai talak, dilanjutkan dengan sidang penyaksian ikrar talak. Untuk cerai gugat, panitera menerbitkan akta cerai setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Perlu dipahami bahwa perceraian dianggap terjadi beserta seluruh akibat hukumnya terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kekuatan hukum tetap baru diperoleh apabila tidak ada upaya hukum banding atau kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Hak-Hak yang Timbul Setelah Perceraian

Perceraian tidak berhenti pada putusnya ikatan perkawinan. Ada sejumlah hak yang melekat, terutama bagi mantan istri dan anak.

Hak Finansial Mantan Istri

Jenis Hak	Penjelasan
Mut’ah	Pemberian dari mantan suami berupa uang atau benda sebagai penghibur
Nafkah iddah	Nafkah selama masa tunggu, kecuali istri dijatuhi talak bain atau terbukti nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil
Nafkah madhiyah	Nafkah masa lampau yang dilalaikan suami ketika masih terikat perkawinan
Pelunasan mahar	Mahar yang masih terutang wajib dilunasi

Hak Terkait Anak dan Harta Bersama

Jenis Hak	Penjelasan
Hadhanah	Hak pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun, pada dasarnya diberikan kepada ibu
Nafkah anak	Biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya hingga anak dewasa
Harta bersama	Dibagi sesuai ketentuan Pasal 96 dan 97 KHI

Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 149 KHI. Yang perlu diketahui, meskipun ketentuan tersebut dirumuskan dalam konteks cerai talak, Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan bahwa istri tetap berhak memperoleh mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat, sepanjang tidak terbukti nusyuz.

SEMA tersebut juga mengarahkan hakim agar dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami serta kebutuhan dasar istri dan anak.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berapa biaya mengurus perceraian?

Biaya perkara berupa panjar yang besarannya ditaksir oleh masing-masing pengadilan. Komponen terbesar biasanya biaya pemanggilan para pihak, yang dipengaruhi jarak tempat tinggal. Karena itu, besarannya bervariasi antar-daerah. Bagi masyarakat yang tidak mampu, tersedia layanan pembebasan biaya perkara atau prodeo dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu.

Berapa lama proses perceraian?

Tidak ada durasi tunggal yang berlaku untuk semua perkara. Lamanya bergantung pada kehadiran para pihak, keberhasilan atau kegagalan mediasi, jumlah saksi, serta ada tidaknya sengketa harta bersama dan hak asuh anak. Perkara yang kedua pihaknya hadir dan tidak memperkarakan hal lain umumnya berjalan lebih cepat dibandingkan perkara yang disertai gugatan harta bersama.

Berapa kali sidang perceraian jika tergugat hadir?

Jumlah sidang mengikuti tahapan hukum acara, mulai dari upaya perdamaian, mediasi, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga putusan. Setiap tahapan umumnya berlangsung dalam sidang terpisah, sehingga jumlahnya bergantung pada kelancaran setiap tahap tersebut.

Apakah putusan cerai bisa dijatuhkan pada sidang pertama?

Tidak. Tahapan hukum acara wajib dilalui sejak sidang pertama, dan ketentuan ini berlaku mutlak meskipun suami dan istri sudah sepakat untuk bercerai. Pada sidang pertama, hakim justru berkewajiban mengupayakan perdamaian.

Bagaimana jika salah satu pihak tidak hadir?

Pengadilan akan memanggil kembali pihak yang tidak hadir. Apabila setelah dipanggil secara patut tetap tidak hadir tanpa alasan sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya melalui putusan verstek.

Penutup

Perceraian bukan sekadar proses administratif, melainkan keputusan besar yang membawa konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak dan anak-anak. Memahami perbedaan cerai talak dan cerai gugat, alasan yang diakui hukum, serta tahapan persidangan akan membantu siapa pun yang menghadapinya menjalani proses dengan lebih tenang dan terarah.

Yang tidak kalah penting adalah memahami hak-hak yang timbul setelah perceraian, terutama menyangkut nafkah dan pemeliharaan anak, agar kepentingan pihak yang lebih rentan tetap terlindungi.

Bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum dalam perkara keluarga namun terkendala biaya, LKBH IBLAM menyediakan layanan konsultasi dan bantuan hukum bagi yang memenuhi syarat.

---

Ditinjau dan diperbarui oleh Tim Redaksi IBLAM School of Law pada 29 Agustus 2026. Artikel ini disusun berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Untuk kasus spesifik, disarankan berkonsultasi dengan advokat atau menghubungi Pengadilan Agama setempat.