Mendengar kabar seseorang ditangkap polisi sering memicu kepanikan. Anggapan yang umum muncul adalah bahwa sejak saat itu segalanya berada di tangan aparat, dan orang yang ditangkap hanya bisa mengikuti proses tanpa dapat berbuat apa-apa.

Anggapan tersebut keliru. Status tersangka tidak menghapus hak seseorang sebagai warga negara. Justru sebaliknya, hukum acara pidana Indonesia mengatur cukup rinci hak-hak yang melekat pada tersangka, sekaligus membatasi kewenangan aparat dalam melakukan penangkapan.

Artikel ini membahas syarat sahnya penangkapan, hak-hak tersangka menurut KUHAP, serta langkah yang sebaiknya diambil ketika menghadapi situasi tersebut.

Dasar Hukum yang Berlaku

Hukum acara pidana Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Undang-undang ini mengatur seluruh tahapan proses pidana, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan.

Hak-hak tersangka dan terdakwa secara khusus diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP. Pengaturan ini merupakan salah satu kemajuan penting dibandingkan hukum acara sebelumnya, yaitu HIR peninggalan kolonial yang tidak mengatur hak tersangka secara rinci.

Perlu dicatat bahwa meskipun KUHP baru telah berlaku, hukum acara pidana masih mengacu pada KUHAP. Rancangan pembaruan KUHAP memang telah lama dibahas dengan salah satu tujuannya memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Karena itu, perkembangan terkini perlu terus dicermati.

Syarat Sahnya Penangkapan

Penangkapan tidak boleh dilakukan sembarangan. KUHAP menetapkan sejumlah syarat yang wajib dipenuhi aparat.

Adanya surat perintah penangkapan. Pasal 18 ayat (1) KUHAP mewajibkan petugas menunjukkan surat tugas serta menyerahkan surat perintah penangkapan kepada tersangka. Surat tersebut harus mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara yang disangkakan, serta tempat pemeriksaan dilakukan.

Pengecualian dalam keadaan tertangkap tangan. Pasal 18 ayat (2) memberikan pengecualian apabila seseorang tertangkap tangan. Dalam situasi ini penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah, namun penangkap wajib segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik terdekat.

Tembusan kepada keluarga. Pasal 18 ayat (3) mewajibkan tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan. Ketentuan ini penting agar keluarga dapat segera mengupayakan bantuan hukum.

Batas waktu 24 jam. Pasal 19 ayat (1) menegaskan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama satu hari. Melewati batas tersebut, tersangka harus dibebaskan kecuali diterbitkan surat perintah penahanan yang sah.

Apabila salah satu syarat ini tidak dipenuhi, penangkapan berpotensi dinyatakan tidak sah dan dapat diuji melalui mekanisme praperadilan.

Hak-Hak Tersangka Menurut KUHAP

Berikut hak-hak utama yang melekat pada tersangka beserta dasar hukumnya:

Hak pada Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Hak	Dasar Pasal	Keterangan
Segera diperiksa dan diajukan ke pengadilan	Pasal 50	Mencegah penahanan berkepanjangan tanpa kejelasan
Mengetahui sangkaan secara jelas	Pasal 51	Disampaikan dalam bahasa yang dimengerti tersangka
Memberikan keterangan secara bebas	Pasal 52	Tanpa tekanan, ancaman, atau kekerasan
Mendapat juru bahasa	Pasal 53	Bagi yang tidak memahami bahasa Indonesia
Mendapat bantuan hukum	Pasal 54 sampai 56	Sejak penangkapan dan pada setiap tingkat pemeriksaan
Menghubungi penasihat hukum	Pasal 57	Termasuk hak WNA menghubungi perwakilan negaranya

Hak Selama Penahanan dan Persidangan

Hak	Dasar Pasal	Keterangan
Menerima kunjungan dokter pribadi	Pasal 58	Untuk kepentingan kesehatan
Pemberitahuan penahanan kepada keluarga	Pasal 59	Agar keluarga dapat mengupayakan bantuan hukum
Menerima kunjungan keluarga dan rohaniwan	Pasal 60 sampai 63	Termasuk hak berkirim dan menerima surat
Mengajukan saksi yang menguntungkan	Pasal 65	Dikenal sebagai saksi a de charge
Tidak dibebani kewajiban pembuktian	Pasal 66	Beban pembuktian ada pada penuntut umum
Menuntut ganti rugi dan rehabilitasi	Pasal 68	Bila penangkapan atau penahanan tidak sah

Hak atas Bantuan Hukum

Di antara seluruh hak tersebut, hak atas bantuan hukum menempati posisi yang paling menentukan. Alasannya sederhana: tanpa pendampingan, tersangka sering tidak menyadari hak-haknya yang lain sedang dilanggar.

Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Pasal 55 memberikan kebebasan memilih sendiri penasihat hukumnya.

Yang paling penting adalah Pasal 56 KUHAP. Ketentuan ini mewajibkan pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang disangka melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih. Kewajiban yang sama berlaku bagi tersangka tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih, dengan bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.

Pasal 56 sering disebut sebagai padanan Miranda Rule dalam sistem hukum Indonesia. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bukan persoalan administratif semata. Dalam sejumlah putusan, berita acara pemeriksaan yang dibuat tanpa memenuhi kewajiban Pasal 56 dinyatakan tidak sah.

Meski demikian, ketentuan ini masih menyisakan kritik. Kewajiban menunjuk penasihat hukum bagi yang tidak mampu hanya berlaku untuk ancaman pidana lima tahun ke atas. Tersangka tidak mampu yang menghadapi ancaman di bawah ambang tersebut tidak memperoleh jaminan yang sama.

Apakah Tersangka Punya Hak untuk Diam?

Pertanyaan ini sering muncul, terutama karena pengaruh film asing yang menampilkan pembacaan hak untuk tetap diam saat penangkapan.

Perlu diluruskan bahwa KUHAP tidak mengatur hak untuk diam secara eksplisit sebagaimana dikenal dalam sistem hukum Amerika Serikat. Namun demikian, terdapat dua ketentuan yang secara substansi memberikan perlindungan serupa.

Pasal 52 KUHAP menjamin tersangka memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik maupun hakim. Kata “bebas” di sini bermakna tanpa tekanan, ancaman, maupun kekerasan dalam bentuk apa pun. Keterangan yang diperoleh melalui tekanan tidak memiliki nilai pembuktian yang sah.

Pasal 66 KUHAP menegaskan bahwa tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian. Beban membuktikan kesalahan sepenuhnya berada pada penuntut umum. Tersangka tidak berkewajiban membuktikan dirinya tidak bersalah, apalagi memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri.

Dari kedua ketentuan tersebut, praktik hukum di Indonesia mengakui bahwa tersangka tidak dapat dipaksa memberikan keterangan yang merugikan posisinya. Meski demikian, keputusan mengenai keterangan apa yang sebaiknya disampaikan merupakan pertimbangan strategis yang sebaiknya diambil setelah berkonsultasi dengan penasihat hukum.

Langkah yang Sebaiknya Diambil Saat Ditangkap

Berikut hal-hal yang perlu dilakukan apabila menghadapi situasi penangkapan:

• Tetap tenang dan tidak melawan. Perlawanan fisik justru dapat menimbulkan persoalan hukum baru.
• Minta ditunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan. Perhatikan identitas petugas, nomor surat, dan alasan penangkapan yang tercantum.
• Catat waktu penangkapan secara pasti. Ini penting untuk menghitung batas 24 jam.
• Segera hubungi keluarga dan penasihat hukum. Jangan menunggu pemeriksaan dimulai.
• Jangan menandatangani dokumen yang belum dibaca. Pastikan isi berita acara sesuai dengan keterangan yang benar-benar diberikan.
• Sampaikan apabila mengalami tekanan atau kekerasan. Laporkan kepada penasihat hukum untuk ditindaklanjuti.
• Simpan seluruh salinan dokumen yang diterima selama proses berlangsung.

Jika Penangkapan Diduga Tidak Sah

KUHAP menyediakan mekanisme untuk menguji keabsahan tindakan aparat. Melalui praperadilan sebagaimana diatur Pasal 77 sampai 83, tersangka atau keluarganya dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk menguji sah tidaknya penangkapan maupun penahanan.

Apabila permohonan dikabulkan, tersangka harus segera dibebaskan dan berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian serta rehabilitasi nama baik. Penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme ini dapat disimak dalam artikel tentang praperadilan sebagai upaya penegakan hukum.

Setelah Penangkapan: Ketentuan Penahanan

Banyak yang menyamakan penangkapan dengan penahanan, padahal keduanya berbeda baik dari segi dasar hukum maupun jangka waktunya.

Penangkapan merupakan tindakan sementara berupa pengekangan kebebasan untuk kepentingan penyidikan, dengan batas waktu 24 jam.

Penahanan adalah penempatan tersangka di tempat tertentu dalam jangka waktu yang lebih panjang. Penahanan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi dua syarat sekaligus.

Syarat objektifnya, tindak pidana yang disangkakan diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, atau termasuk dalam daftar tindak pidana tertentu yang disebutkan KUHAP. Syarat subjektifnya, terdapat kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

Pada tingkat penyidikan, penahanan berlaku paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang penuntut umum untuk paling lama 40 hari. Setiap tahap pemeriksaan berikutnya memiliki jangka waktu penahanan tersendiri.

Selama masa penahanan, tersangka tetap berhak mengajukan permohonan penangguhan penahanan, baik dengan maupun tanpa jaminan berupa uang atau orang. Permohonan ini diajukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai tahap pemeriksaan yang sedang berjalan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berapa lama seseorang boleh ditangkap tanpa status penahanan?

Paling lama satu hari atau 24 jam sesuai Pasal 19 ayat (1) KUHAP. Setelah itu tersangka harus dibebaskan, kecuali penyidik menerbitkan surat perintah penahanan yang memenuhi syarat.

Apakah penangkapan tanpa surat perintah selalu tidak sah?

Tidak selalu. Dalam keadaan tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah. Di luar keadaan tersebut, surat perintah merupakan syarat yang tidak dapat diabaikan.

Bagaimana jika tersangka tidak mampu membayar pengacara?

Untuk perkara dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih, penyidik wajib menunjuk penasihat hukum secara cuma-cuma bagi tersangka yang tidak mampu. Di luar itu, tersangka dapat mengakses layanan lembaga bantuan hukum yang menyediakan pendampingan gratis.

Apa perbedaan status tersangka dengan terdakwa?

Tersangka adalah status pada tahap penyidikan, sementara terdakwa adalah status ketika perkara telah dilimpahkan dan diperiksa di sidang pengadilan. Uraian lengkapnya dapat disimak dalam artikel tentang perbedaan tersangka, terdakwa, dan terpidana.

Penutup

Status tersangka bukan berarti kehilangan seluruh hak. KUHAP justru menempatkan perlindungan hak tersangka sebagai bagian penting dari proses hukum yang adil.

Tiga hal yang paling perlu diingat: penangkapan hanya boleh berlangsung 24 jam tanpa surat perintah penahanan, hak atas pendampingan penasihat hukum berlaku sejak saat penangkapan dan bukan setelah pemeriksaan dimulai, serta beban pembuktian sepenuhnya berada pada penuntut umum.

Memahami hak-hak ini bukan berarti bersikap melawan aparat, melainkan memastikan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum yang baik justru ditandai oleh dipenuhinya hak setiap pihak, termasuk mereka yang sedang disangka melakukan tindak pidana.

Bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum namun terkendala biaya, LKBH IBLAM menyediakan layanan konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat yang memenuhi syarat.

---

Ditinjau dan diperbarui oleh Tim Redaksi IBLAM School of Law pada 5 September 2026. Artikel ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Mengingat adanya proses pembaruan hukum acara pidana, perkembangan terkini perlu dicermati. Untuk kasus spesifik, disarankan berkonsultasi dengan advokat.